Tax Planning / Perencanaan Pajak Atas Piutang Tak Tertagih

Bagikan :

Tweet

Sumber Gambar

Wajib Pajak diperkenankan membebankan piutang yang tidak tertagih sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan persyaratan kumulatif. Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat:

• Telah dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan laba rugi komersial;
• Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP;
• Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Dalam PMK No. 105/PMK.03/2009 berlaku 1 Januari 2009, terdapat syarat tambahan, yaitu piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai penghasilan oleh debitur yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan, namun ketentuan tersebut dihapus dengan terbitnya PMK-57/PMK.03/2010. Ketentuan PMK tersebut diubah lagi dengan PMK Nomor 207/PMK.010/2015. Berdasarkan aturan terbaru ini, daftar piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ditentukan bentuknya.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan menjual piutang tersebut kepada pihak lain dengan harga setelah dikurangi penghapusan piutang yang tidak tertagih tersebut dan mengurangkan kerugian penjualan piutang tersebut sebagai beban.

Tag : Implementasi Pajak, Perpajakan